Pembahasan Awal APBD 2027 Dimulai, Banggar Soroti Arah Pendapatan, Belanja hingga Skala Prioritas Pembangunan.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Rancangan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap pembahasan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Laut menggelar rapat kerja untuk membedah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kamis (30/7/2026).
Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan APBD 2027 memasuki proses lebih lanjut. Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Tala membahas sejumlah kerangka utama kebijakan anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, arah belanja, pembiayaan hingga skala prioritas pembangunan.
Bagi DPRD, pembahasan ini bukan sekadar mencermati angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih jauh, KUA-PPAS menjadi pijakan untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan Tanah Laut.
Karena itu, setiap kebijakan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.
Pembahasan KUA-PPAS juga menjadi momentum untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan begitu, program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 diharapkan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Banggar DPRD Tala menempatkan proses pembahasan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif. Proses dilakukan untuk memastikan rancangan kebijakan anggaran berjalan secara terukur, efektif, transparan, serta tetap berpihak pada kepentingan publik.
Melalui pembahasan yang matang, dokumen KUA-PPAS 2027 diharapkan dapat disepakati secara tepat waktu dan menjadi fondasi bagi penyusunan APBD Tanah Laut Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, APBD tidak berhenti sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi menjadi instrumen penting untuk menggerakkan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat Tanah Laut. (MN)
