POSKAL – KOTABARU. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini secara resmi meluncurkan 8 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru salah satunya MPP Kabupaten Kotabaru. Acara peresmian digelar secara hybrid dengan kehadiran langsung Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis melalui sambungan zoom meeting. Senin (15/6/2026),
Dalam sambutannya, Rini Widyantini menegaskan bahwa peluncuran kedelapan MPP tersebut merupakan bagian dari langkah strategis mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.
“Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan. Hari ini sudah ada sekitar 305 MPP di Indonesia. Rata-rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” ungkapnya.
Hingga semester I 2026, jumlah MPP di seluruh Indonesia telah mencapai 313 unit, mencakup 61,5 persen dari total 508 kabupaten/kota ditambah Provinsi DKI Jakarta. Delapan MPP yang baru diresmikan tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (Riau), Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau), Kabupaten Bangka Selatan (Bangka Belitung), Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Tana Toraja (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara).
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian MPP merupakan wujud nyata reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Konsepnya sederhana namun kuat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelasnya.
Otok menambahkan, penguatan MPP fisik ke depannya akan berjalan seiring dengan akselerasi pengembangan MPP Digital Nasional. Keduanya saling melengkapi: MPP fisik yang kokoh mempercepat adopsi layanan digital, sementara platform digital memperluas jangkauan layanan melampaui batasan geografis. Saat ini MPP Digital Nasional telah memasuki fase stabilisasi pasca migrasi dan akan difokuskan pada layanan prioritas berdampak tinggi yang terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAco.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis memaparkan strategi Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan kehadiran MPP. Mengingat wilayah Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan—10 di antaranya berada di kawasan kepulauan dan 12 di daratan—Pemkab berkomitmen terus mengembangkan digitalisasi layanan publik agar seluruh wilayah dapat terjangkau.
“Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, atau jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Syairi.
Selain itu, Pemkab Kotabaru juga berencana menyelenggarakan kunjungan pelayanan berkala yang dipusatkan di satu kecamatan secara bergantian. Upaya ini dinilai penting, mengingat posisi strategis Kotabaru sebagai gerbang timur Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Negara. (Rizky)
