Koalisi yang menghimpun DPD KSPSI dan DPD KSBSI Kalsel ini diarahkan menjadi wadah memperkuat soliditas, perlindungan hak pekerja, serta komunikasi konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
BANJARMASIN, POSTKalimantan – Gerakan buruh di Kalimantan Selatan memasuki babak baru. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Kalsel resmi dikukuhkan sebagai wadah bersama yang menghimpun DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan DPD Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel.
Pengukuhan berlangsung di Hotel POP Banjarmasin, Jumat (18/9/2026) malam, sekitar pukul 20.00–21.00 Wita.
Momentum tersebut dihadiri Ketua DPD KSPSI Provinsi Kalsel H. Sadin Sasau, Ketua DPD KSBSI Provinsi Kalsel Mesdi, jajaran pengurus inti kedua organisasi, pimpinan unit kerja (PUK) dari sejumlah kabupaten/kota, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Rasidi, S.Sos.
Pengukuhan diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana kemudian berlanjut pada penyampaian komitmen bersama mengenai arah perjuangan organisasi buruh di Kalimantan Selatan.
Ketua DPD KSPSI Kalsel, H. Sadin Sasau, menegaskan bahwa terbentuknya KBPBI bukan sekadar penggabungan kekuatan organisasi, tetapi menjadi momentum untuk membangun soliditas dan memperkuat komunikasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berharap KBPBI dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga hubungan industrial yang sehat.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus terus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.
“Kita berharap KBPBI menjadi sarana memperkuat soliditas dan menjaga hubungan tripartit agar kepentingan pekerja dapat diperjuangkan secara terarah, sekaligus tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD KSBSI Kalsel, Mesdi, menekankan pentingnya pemetaan program dan agenda perjuangan organisasi ke depan.
Menurutnya, serikat pekerja memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan hak-hak pekerja mendapatkan perlindungan, sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum dalam hubungan ketenagakerjaan.
Penguatan perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, dan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan menjadi bagian penting dari arah perjuangan yang akan dibangun KBPBI.
“Ke depan, kita perlu memiliki pemetaan yang jelas terhadap persoalan ketenagakerjaan. Serikat pekerja harus hadir dengan agenda yang terukur, memperkuat perlindungan hak pekerja dan mendorong kebijakan yang adil,” kata Mesdi.
Dari unsur pemerintah, perwakilan Disnakertrans Provinsi Kalsel, Rasidi, S.Sos., menyambut kehadiran KBPBI sebagai bagian dari dinamika positif dalam membangun komunikasi antara pekerja dan pemerintah.
Ia berharap keberadaan koalisi tersebut dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi pekerja secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Berbagai persoalan ketenagakerjaan, lanjutnya, diharapkan dapat ditempatkan dalam ruang dialog dan musyawarah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Aspirasi pekerja harus terus disampaikan dan diperjuangkan melalui komunikasi yang konstruktif. Persoalan ketenagakerjaan akan lebih baik jika dibahas melalui dialog, musyawarah, serta tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Satukan Langkah, Perkuat Perjuangan
Puncak kegiatan ditandai dengan pengukuhan KBPBI Kalsel yang terdiri dari DPD KSBSI bersama DPD KSPSI Kalsel.
Pengukuhan ini menjadi simbol penyatuan langkah dua konfederasi pekerja dalam membangun gerakan buruh yang lebih terkoordinasi.
Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penanda dimulainya langkah bersama KBPBI di Kalimantan Selatan.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama.
Pembentukan KBPBI Kalsel juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada KBPBI tingkat pusat sekaligus upaya menyatukan gerakan buruh agar perjuangan organisasi pekerja memiliki arah yang lebih terkoordinasi.
Lebih dari sekadar membangun struktur organisasi, KBPBI diharapkan mampu menjadi ruang konsolidasi perjuangan buruh yang rasional, bermartabat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.
Dengan kekuatan yang dihimpun melalui KSPSI dan KSBSI, KBPBI Kalsel diharapkan dapat memainkan peran lebih aktif dalam mengawal isu ketenagakerjaan, memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus menjaga agar hubungan industrial tetap berjalan dalam koridor dialog dan kepentingan bersama.
Sebab, perjuangan buruh tidak hanya membutuhkan kekuatan massa, tetapi juga soliditas organisasi, argumentasi yang kuat, kepastian hukum, serta kemampuan membangun dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. (Pk)
