PLN mengakui keterlambatan penyampaian informasi saat gangguan listrik massal terjadi dan berjanji memperkuat sistem komunikasi hingga ke tingkat desa. Namun, mahasiswa menilai hasil audiensi belum menjawab seluruh tuntutan sehingga aksi lanjutan akan digelar di Banjarbaru.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Upaya meredam polemik pemadaman listrik massal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilakukan melalui audiensi antara PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pelaihari dengan perwakilan mahasiswa PMII Tanah Laut dan HPPMTL, yang berlangsung di Aula PLN Pelaihari, Kamis (2/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Manager ULP PLN Pelaihari, Hudaibiy H., mewakili PLN Wilayah Kalselteng, menyampaikan sejumlah poin penting sebagai tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa, mulai dari permohonan maaf, penjelasan penyebab gangguan, mekanisme kompensasi, hingga komitmen memperbaiki sistem penyebaran informasi kepada masyarakat.
Hudaibiy menyampaikan bahwa General Manager PLN UID Kalselteng menitipkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak pemadaman.
Menurutnya, sebelum audiensi berlangsung, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di tingkat wilayah.
“Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atas gangguan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujarnya.
PLN menjelaskan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada pembangkit PLTGU yang berada dalam sistem interkoneksi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Gangguan tersebut menyebabkan pasokan daya listrik berkurang sehingga berdampak pada pemadaman di sejumlah wilayah.
Terkait tuntutan mengenai kompensasi pelanggan, Hudaibiy menegaskan bahwa PLN akan menjalankan ketentuan sesuai Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Besaran kompensasi akan dihitung oleh tim PLN, dengan mekanisme penambahan token bagi pelanggan prabayar maupun pengurangan tagihan bagi pelanggan pascabayar.
PLN juga mengakui adanya keterlambatan penyampaian informasi pada awal terjadinya pemadaman. Saat itu, informasi baru disampaikan melalui grup komunikasi yang beranggotakan para camat dan kepala desa di Kabupaten Tanah Laut.
Sebagai langkah perbaikan, PLN akan membentuk WA Channel serta grup PLN Menyapa di setiap kecamatan agar informasi mengenai pemadaman maupun pemeliharaan jaringan dapat diterima masyarakat secara lebih cepat.
Selain itu, PLN berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar penyebaran informasi dapat diteruskan hingga ke tingkat desa.
“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan sehingga setiap informasi terkait pemadaman maupun pemeliharaan jaringan bisa segera diteruskan kepada masyarakat,” kata Hudaibiy.
Meski demikian, hasil audiensi tersebut belum sepenuhnya diterima oleh mahasiswa.
Usai pertemuan, Ketua PMII Tanah Laut, Risqiatun, menyatakan pihaknya belum puas terhadap jawaban yang disampaikan manajemen PLN ULP Pelaihari. Menurutnya, sejumlah tuntutan mahasiswa masih belum memperoleh kepastian yang diharapkan.
Ia menegaskan perjuangan mahasiswa tidak berhenti pada audiensi tersebut.
PMII bersama HPPMTL berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada 7 Juli 2026 di Banjarbaru sebagai bentuk dorongan agar tuntutan masyarakat mendapat tindak lanjut yang lebih konkret dari PLN. (MN)
