Lebih dari 6.000 anak tercatat tidak bersekolah, DPRD mendorong kolaborasi lintas sektor demi menyelamatkan masa depan generasi muda Tanah Laut.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Persoalan anak tidak sekolah di Kabupaten Tanah Laut (Tala) menjadi sorotan serius dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tala, Senin (23/2/2026). Angka yang dipaparkan dalam forum tersebut dinilai menjadi alarm bagi masa depan pendidikan di Bumi Tuntung Pandang.
Ketua Komisi II DPRD Tala, H. Agus Prasetya, menegaskan bahwa tingginya jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan harus segera ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), lebih dari 6.000 anak di Tala tercatat tidak bersekolah.
Jumlah itu meliputi anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah (drop out), hingga lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari angka tersebut, sekitar 2.000 anak diketahui sama sekali belum pernah merasakan bangku pendidikan.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Di balik data itu ada masa depan anak-anak yang harus diselamatkan bersama,” ujar Agus.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, dari total sekitar 55 ribu siswa jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Tala, persentase anak tidak sekolah mendekati 10 persen. Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan dan memerlukan langkah cepat serta terukur.
Menurutnya, DPRD Tala siap mendukung berbagai kebijakan dan program yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan.
Ia juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar terlibat aktif dalam menyusun solusi lintas sektor, mulai dari pendataan hingga pendampingan terhadap keluarga anak tidak sekolah.
Forum tersebut dipimpin langsung Kepala Disdikbud Tala, Myrza Fazrina, dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari Bapperida Tala, Dewan Pendidikan, TP-PKK, Kementerian Agama, Disdukcapil, Dinas Sosial, pegiat pendidikan, hingga kalangan pelajar.
Myrza Fazrina menuturkan, validasi data menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan langkah intervensi kebijakan. Karena itu, Disdikbud bersama sejumlah pihak sepakat membentuk kelompok kerja (pokja) guna melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
“Data yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan efektif,” katanya.
Selain membahas persoalan anak tidak sekolah, forum tersebut juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 yang berada di angka 8,2 dan menempatkan Tala di posisi kedelapan di Kalimantan Selatan.
Peningkatan IPM dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antarlembaga, termasuk pembaruan data administrasi kependudukan serta penguatan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Tanah Laut. (MN)
