Dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, DPRD Tanah Laut menilai judi online, narkoba dan tingginya kecelakaan lalu lintas menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM daerah.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) H Agus Prasetya melontarkan sorotan tajam terhadap sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya soal pembangunan fisik dan program kerja pemerintah, ia menilai ancaman sosial seperti judi online (judol), peredaran narkoba hingga tingginya angka kecelakaan lalu lintas kini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani bersama.
Pernyataan itu disampaikannya saat mewakili DPRD Tala dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, belum lama tadi.
Dalam forum tersebut, Agus menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga dipengaruhi langsung oleh perilaku sosial masyarakat yang berdampak terhadap produktivitas dan perputaran ekonomi lokal.
Menurutnya, maraknya judi online dan peredaran narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Uang yang seharusnya beredar di Tanah Laut, kata dia, justru mengalir keluar dan berakhir di tangan para bandar.
“Judi online dan narkoba ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Uang masyarakat yang seharusnya berputar di Tala malah habis dan terkumpul di bandar-bandar. Ini jelas merugikan daerah,” tegasnya.
Ketua DPD Golkar Tala itu juga menilai penanganan judi online dan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia meminta adanya sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, aparat penegak hukum hingga seluruh elemen masyarakat.
Bahkan, dalam pembahasan rancangan awal RKPD 2027, Agus secara khusus mempertanyakan langkah konkret pengendalian dua persoalan tersebut. Menurutnya, dampaknya bukan hanya merusak kondisi sosial masyarakat, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
“Kalau dua persoalan ini bisa dikendalikan dengan baik, saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut terdorong,” ujarnya.
Tak hanya itu, Agus turut menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tanah Laut yang dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ia mengusulkan pembangunan lebih banyak area peristirahatan atau rest area, terutama di jalur rawan kecelakaan.
Menurutnya, faktor kelelahan pengendara serta kondisi cuaca, khususnya saat musim hujan, menjadi penyebab meningkatnya risiko kecelakaan di sejumlah ruas jalan.
“Pada musim hujan angka kecelakaan biasanya meningkat. Karena itu pembangunan rest area penting sebagai bagian dari mitigasi dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Ia menilai kecelakaan lalu lintas bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak besar terhadap produktivitas masyarakat serta menambah beban sosial dan ekonomi keluarga.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Agus tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bawah kepemimpinan Bupati H Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H Muhammad Zazuli.
Menurutnya, beberapa indikator pembangunan menunjukkan tren positif, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi daerah hingga pengendalian inflasi yang dinilai cukup baik.
“IPM kita meningkat, dulu sekitar 7,0 sekarang sudah 7,2 sekian. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi juga bagus. Ini tentu patut diapresiasi,” ucapnya.
Ia juga menyinggung sejumlah program prioritas dalam rancangan awal RKPD 2027, seperti program Satu Desa Satu Sarjana, pemerataan akses pendidikan, penanganan angka putus sekolah melalui pembangunan sekolah rakyat, hingga penanganan banjir yang mulai menunjukkan hasil positif.
Dalam pandangannya, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Peran sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat penting dalam mendukung akselerasi pembangunan di Tanah Laut.
“Pemerintah sudah bagus membuka ruang pelibatan swasta. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pemerintah, tetapi juga perlu dukungan dan peran aktif dunia usaha,” tandasnya.
Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan RKPD 2027, agar arah pembangunan Tanah Laut ke depan benar-benar mampu menjawab persoalan nyata masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (MN)
