Audiensi ke KKP RI bahas distribusi BBM subsidi, legalitas kapal nelayan hingga peluang Program Kampung Nelayan Merah Putih bagi wilayah pesisir Tanah Laut.
JAKARTA, POSTKalimantan – Komitmen DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir kembali ditunjukkan melalui langkah konkret di tingkat pusat. Dipimpin langsung Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar, jajaran pimpinan dan anggota dewan melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Senin (18/5/2026), guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM solar subsidi yang selama ini menjadi keluhan utama nelayan.
Rombongan DPRD Tala yang turut didampingi kepala desa dan perwakilan nelayan pesisir itu diterima oleh R Tono Amboro selaku Perencana Ahli Madya Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis yang dihadapi nelayan Tanah Laut dibahas secara mendalam, mulai dari distribusi BBM subsidi, legalitas kapal perikanan, hingga pengembangan kawasan pesisir.
Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menegaskan bahwa akses terhadap solar subsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan karena berkaitan langsung dengan aktivitas melaut dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
“DPRD Tala hadir untuk memastikan aspirasi nelayan benar-benar sampai dan diperjuangkan. Distribusi solar subsidi merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar nelayan dapat terus melaut dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.
Menurut Khairil, persoalan distribusi BBM subsidi tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata.
Ketersediaan pasokan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor perikanan tangkap yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir Tanah Laut.
Selain persoalan BBM, audiensi juga menyoroti kendala legalitas kapal nelayan yang masih menjadi hambatan dalam memperoleh akses berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran solar subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B menjelaskan, hingga saat ini jumlah nelayan yang telah memiliki kelengkapan perizinan masih relatif rendah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap BBM subsidi dan berpotensi memicu ketidakseimbangan harga di lapangan.
“Legalitas kapal menjadi salah satu syarat utama dalam penyaluran solar subsidi. Saat ini baru sekitar 20 hingga 30 persen nelayan yang memiliki izin lengkap, sehingga distribusi masih belum optimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Tala juga menggali informasi terkait Program SIAP MELAUT serta Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dari hasil pembahasan sementara, terdapat tiga desa di Kabupaten Tanah Laut yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan mendapatkan Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut dirancang untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih modern, tertata, produktif, dan memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat.
Di tengah agenda kerja tersebut, DPRD Tala juga menanggapi aksi damai gabungan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut yang berlangsung di Gedung DPRD Tala pada hari yang sama.
Agus Prasetya B menjelaskan, tidak hadirnya pimpinan dan anggota dewan saat aksi berlangsung bukan karena mengabaikan aspirasi masyarakat. Saat itu, seluruh pimpinan DPRD bersama jajaran Komisi II tengah berada di Jakarta untuk memperjuangkan persoalan yang sama, yakni distribusi solar subsidi bagi nelayan pesisir.
“Kami sedang berada di KKP RI membahas langsung persoalan solar subsidi bagi nelayan. Jadi bukan menghindari aspirasi, justru DPRD Tala sedang memperjuangkan solusi di tingkat pusat agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa DPRD Tala terus berupaya mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi sektor perikanan, termasuk potensi gangguan pasokan energi akibat dinamika global. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting agar kebutuhan BBM nelayan tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak terganggu.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Tala berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan dapat memperoleh solusi konkret, sehingga sektor perikanan daerah semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. (MN)
