Rapat kerja lintas instansi menyoroti rendahnya legalitas kapal nelayan, akses BBM subsidi, hingga penguatan program SIAP MELAUT demi mendukung sektor perikanan tangkap yang lebih modern dan berkelanjutan.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sektor perikanan tangkap melalui percepatan penyelesaian perizinan kapal nelayan dan penguatan sarana prasarana penunjang aktivitas melaut.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, Dinas Perhubungan, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Tala belum lama tadi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tala, H Agus Prasetya, itu menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus penyusunan arah kebijakan dan rencana kerja tahun 2026 lintas sektor.
Dalam forum tersebut, persoalan legalitas kapal nelayan menjadi perhatian utama. Anggota Komisi II DPRD Tala, Malik, menyebut tingkat kepemilikan izin kapal nelayan di Tanah Laut masih tergolong rendah. Dari total kapal yang beroperasi, baru sekitar 20 persen yang telah mengantongi dokumen perizinan lengkap.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani agar para nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan aman dan sesuai regulasi.
“Komisi II akan terus mendorong percepatan proses perizinan kapal nelayan. Legalitas ini sangat penting agar nelayan bisa melaut secara aman, terlindungi, dan mendapatkan hak mereka, termasuk akses BBM subsidi maupun bantuan pemerintah,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Tak hanya soal administrasi, DPRD Tala juga memberi perhatian serius terhadap pemenuhan sarana dan alat tangkap yang memenuhi standar serta ramah lingkungan. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya laut.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Komisi II turut mengapresiasi inovasi DKPP Tala melalui program SIAP MELAUT yang dinilai menjadi terobosan pelayanan terpadu bagi nelayan di daerah pesisir.
Program tersebut tak hanya membantu pengurusan administrasi kapal, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan pelayaran hingga penyediaan informasi cuaca bagi nelayan sebelum turun melaut.
“Melalui SIAP MELAUT, nelayan mendapat pendampingan sejak awal. Administrasi dipersiapkan, keselamatan diperhatikan, hingga informasi cuaca juga tersedia melalui kerja sama dengan BMKG sehingga nelayan bisa melaut dengan lebih aman,” jelas Malik.
Program SIAP MELAUT sendiri mencakup berbagai layanan terpadu sektor perikanan tangkap, mulai dari pemeriksaan kelaiklautan kapal, pendampingan dokumen perizinan, penyediaan alat keselamatan, hingga penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, para nelayan juga mendapatkan akses informasi zona tangkap, prakiraan cuaca, serta pelatihan keselamatan pelayaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Tanah Laut. (MN)
