Aksi gabungan BEM se-Kalimantan Selatan dan Aliansi Masyarakat Melawan turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendesak pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional.
BANJARMASIN, POSTKalimantan – Ratusan personel Polda Kalimantan Selatan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kamis (22/10/2026).
Aksi tersebut melibatkan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan bersama Aliansi Masyarakat Melawan. Massa menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka dorong agar ditetapkan sebagai bencana nasional.
Pengamanan aksi dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. Kehadiran Kapolda tidak hanya untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, tetapi juga mendengarkan aspirasi yang disuarakan para peserta unjuk rasa.
Melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M., kepolisian menjelaskan bahwa pengerahan personel dilakukan untuk menjaga keamanan seluruh pihak selama aksi berlangsung.
Sasaran pengamanan mencakup kawasan Gedung DPRD Kalsel, masyarakat di sekitar lokasi, hingga para peserta aksi. Dengan demikian, penyampaian pendapat di muka umum diharapkan dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban dan keselamatan bersama.
“Personel kita kerahkan untuk mengamankan objek di Gedung DPRD Kalsel, masyarakat sekitar, dan para peserta aksi itu sendiri agar kegiatan berjalan aman,” ujar Nur Khamid.
Ia menegaskan, pendekatan humanis dan persuasif menjadi prioritas dalam pengamanan. Personel di lapangan diarahkan untuk mengedepankan komunikasi dan dialog, sekaligus menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati. Karena itu, pengamanan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan serta kepentingan semua pihak.
Di sisi lain, Polda Kalsel mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban selama menyampaikan tuntutan. Massa diharapkan tidak melakukan tindakan anarkis, tidak mudah terpancing provokasi, serta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami mengimbau peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan menyampaikan aspirasi dengan santun sesuai aturan yang berlaku. Polri hadir untuk memastikan semua pihak terlindungi,” tegasnya.
Aksi di depan Gedung DPRD Kalsel tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka, termasuk mengenai penanganan karhutla.
Kepolisian berharap seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman dan kondusif, dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan bertanggung jawab. (Pk)
