Pembentukan Panja dan AKD dipercepat sebagai langkah serius mengawal akuntabilitas pemerintahan daerah serta memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat.
PELAIHARI, POSTKalimantan – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Tala yang berlangsung di Gedung DPRD Tala, Jalan A Syairani, Pelaihari. Forum penting itu dipimpin Ketua DPRD Tala, Khairil Anwar, didampingi Wakil Ketua Muslimin dan Hj Musdalifah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, secara langsung menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 di hadapan jajaran legislatif.
Ketua DPRD Tala menegaskan, pembahasan LKPj bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan berjalan secara transparan dan terukur, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap program pembangunan daerah benar-benar berjalan sesuai perencanaan serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“LKPj ini menjadi bahan evaluasi bersama agar seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah dapat diukur efektivitas serta manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Tala langsung bergerak cepat dengan menggelar dua agenda lanjutan usai rapat paripurna. Pertama, Rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menangani pembahasan LKPj.
Tak berhenti di situ, DPRD kembali menggelar Rapat Paripurna kedua guna menetapkan secara resmi AKD yang bertugas melakukan pembahasan teknis dan mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban tersebut.
Langkah cepat itu dinilai sebagai bentuk kesungguhan DPRD Tala dalam memastikan proses evaluasi berjalan efektif, sistematis, dan tepat waktu.
Anggota DPRD Tala, Ridha Hayani, menyebut pembahasan LKPj nantinya akan dilakukan secara intensif melalui Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk.
“Kami sudah membentuk Panja untuk membahas LKPj secara intensif dan detail,” katanya.
Melalui Panja tersebut, DPRD akan melakukan pengkajian menyeluruh terhadap berbagai aspek pemerintahan, mulai dari capaian program, realisasi anggaran, hingga hambatan yang dihadapi selama tahun anggaran 2025.
Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan.
DPRD Tala juga menilai kehadiran bupati dalam rapat paripurna menjadi simbol sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah secara bersama-sama.
Melalui pembahasan LKPj ini, DPRD berharap kualitas penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, pelayanan publik semakin optimal, dan kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.
Dengan pengawasan aktif dari legislatif, evaluasi kinerja pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti sebagai formalitas tahunan, melainkan benar-benar melahirkan perbaikan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (MN)
