Realisasi fisik program mencapai 99,12 persen, sementara sinkronisasi perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana menjadi perhatian utama DPRD Tala.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sepanjang tahun 2025. Meski demikian, lembaga legislatif itu tetap mengingatkan pentingnya optimalisasi serapan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja evaluasi yang membahas capaian kinerja tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) 2026, hingga tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi III mencatat capaian kinerja Bapperida berada pada kategori tinggi. Realisasi fisik program berhasil mencapai 99,12 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat sebesar 84,27 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tala, Dadang Imanudin, menilai capaian tersebut menunjukkan konsistensi pelaksanaan program yang cukup baik di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa aspek penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal.
“Secara umum kinerjanya cukup baik, namun optimalisasi realisasi keuangan tetap perlu menjadi perhatian,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Untuk tahun anggaran 2026, Renja Bapperida disusun dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Total Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dialokasikan mencapai Rp12,73 miliar.
Tak hanya membahas evaluasi program, Komisi III juga memastikan proses penyusunan RKPD 2027 berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Fokus perencanaan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan sektor unggulan daerah yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, DPRD Tala turut menyoroti pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar selaras dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta kemampuan fiskal daerah.
Menurut Dadang, harmonisasi antara aspirasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Perencanaan harus realistis dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi antara pokir DPRD dan musrenbang menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga mendorong Bapperida memperkuat kajian mitigasi bencana, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana yang dapat berdampak pada masyarakat dan pembangunan daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar turut ditegaskan sebagai prioritas utama dalam perencanaan strategis daerah ke depan.
“Mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur dasar menyangkut keselamatan serta kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (MN)
