Ribuan rumah sempat terendam awal tahun, DPRD Tala dorong sinergi lintas lembaga dan dukungan APBN untuk percepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Persoalan banjir tahunan yang terus menghantui wilayah Kabupaten Tanah Laut kembali menjadi sorotan serius DPRD Tala. Tiga kecamatan, yakni Bumi Makmur, Kurau, dan Bati-Bati, disebut masih menjadi kawasan paling rawan terdampak ketika curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut.
Kondisi itu mengemuka dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tala bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III yang digelar awal pekan tadi. Forum tersebut membahas langkah strategis dan jangka panjang untuk memutus siklus banjir yang terus berulang setiap tahun.
Anggota DPRD Tala, H Arkani, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak lagi bisa ditangani secara parsial ataupun sektoral. Menurutnya, dibutuhkan langkah terpadu lintas instansi dengan dukungan anggaran besar agar penanganan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Wilayah seperti Bumi Makmur, Kurau, dan Bati-Bati hampir setiap musim hujan selalu terdampak. Karena itu, penanganannya harus terintegrasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Tala juga berupaya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan Rencana Strategis (Renstra) Balai Wilayah Sungai Kalimantan III periode 2025–2029.
Sejumlah program pengendalian banjir disebut telah masuk dalam agenda perencanaan, mulai dari program jangka pendek hingga pembangunan jangka panjang.
Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya normalisasi sungai, pembangunan kanal pengendali banjir, penguatan tanggul, hingga pembenahan pintu air di kawasan rawan genangan.
Namun demikian, tantangan terbesar masih berada pada sisi pembiayaan. DPRD menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir membutuhkan anggaran besar yang sulit dipenuhi apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, DPRD Tala mendorong pemerintah pusat agar turut memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga program strategis tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kalau hanya bergantung pada APBD tentu sangat berat. Maka kami terus mendorong agar program ini mendapat dukungan dari APBN,” tegas Arkani yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat Tala.
Selain membahas langkah pencegahan, DPRD turut menyoroti dampak banjir besar yang terjadi pada Januari lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan di berbagai sektor infrastruktur, mulai dari jalan kabupaten, tanggul, pintu air, hingga jalan pertanian milik warga.
Data sementara mencatat sekitar 7.000 rumah warga sempat terendam banjir, dengan mayoritas terdampak berada di tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan banjir tahunan.
Meski demikian, DPRD Tala memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam melakukan penanganan darurat saat banjir melanda awal tahun tadi.
Respons cepat melalui distribusi bantuan, pengerahan alat, hingga penanganan titik genangan dinilai cukup membantu menekan dampak sosial maupun kerugian ekonomi masyarakat.
Ke depan, DPRD Tala memastikan akan terus mengawal program pengendalian banjir agar tidak berhenti pada tahap wacana dan perencanaan semata.
Sinergi lintas lembaga, baik melalui jalur birokrasi maupun dukungan politik anggaran, dinilai menjadi kunci utama untuk mengakhiri persoalan banjir tahunan di wilayah tersebut. (MN)
