Pertemuan di Balai Adat DKB Banjarbaru menjadi momentum memperkuat komunikasi, pencegahan dan respons cepat menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
BANJARBARU, POSTKalimantan – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak cukup dihadapi hanya dengan kekuatan teknis. Keterlibatan masyarakat, termasuk komunitas adat yang memahami karakter wilayah dan kehidupan masyarakat setempat, dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Semangat kolaborasi tersebut mengemuka saat Ketua Umum Dayak Kulawarga Borneo (DKB), Dr. (Cand) Salam, S.H., M.H., menyambut kunjungan Tim Penanggulangan Karhutla dari Markas Besar (Mabes) TNI di Balai Adat DKB, Komplek Pelita Golf Asri, Jalan Makmur, Banjarbaru, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang konsolidasi antara unsur pertahanan negara dan organisasi masyarakat adat untuk memperkuat langkah bersama dalam menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Bagi DKB, persoalan karhutla bukan semata persoalan munculnya titik api. Dampaknya jauh lebih luas, mulai dari kualitas udara, kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas warga hingga kerusakan ekosistem.
Adat dan Negara Harus Bergerak Bersama
Salam menegaskan, masyarakat adat memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan di tingkat akar rumput.
Menurutnya, pengetahuan lokal mengenai kondisi wilayah dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung upaya pencegahan karhutla.
“Hutan dan tanah Kalimantan bukan hanya ruang hidup, tetapi juga identitas dan kehormatan kita bersama. Karena itu, ketika ada upaya bersama untuk menjaga Banua, DKB tentu siap mengambil bagian,” tegas Salam.
Ia menyebut kunjungan Tim Mabes TNI ke Balai Adat DKB menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih kuat antara masyarakat adat dan institusi negara.
DKB, lanjutnya, siap berkontribusi sesuai kapasitasnya, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi mengenai potensi kerawanan serta mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Perkuat Komunikasi dan Respons di Lapangan
Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya membangun pola komunikasi yang cepat ketika terjadi potensi karhutla.
Kolaborasi antara TNI dan masyarakat adat diharapkan tidak berhenti pada pertemuan atau agenda seremonial. Sebaliknya, sinergi diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata di lapangan, terutama dalam aspek pencegahan dan respons terhadap ancaman kebakaran.
Pendekatan berbasis kearifan lokal juga dinilai memiliki peran penting. Masyarakat yang berada dekat dengan kawasan rawan memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, akses wilayah hingga perubahan situasi yang berpotensi memicu kebakaran.
Karena itu, keterlibatan masyarakat adat dapat menjadi penguat bagi langkah-langkah teknis yang dilakukan pemerintah maupun aparat di lapangan.
Jaga Borneo, Jaga Masa Depan
DKB memandang perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Hutan Borneo bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial, budaya dan masa depan generasi mendatang.
Salam menegaskan, sinergi dengan TNI menjadi salah satu bentuk kepedulian DKB untuk ikut menjaga Kalimantan Selatan dari dampak karhutla.
“Yang kita jaga hari ini bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga kesehatan masyarakat, lingkungan dan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Dengan penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas elemen, DKB berharap upaya menghadapi karhutla di Kalsel semakin terkoordinasi. Pesannya sederhana: mencegah api sebelum membesar, menjaga alam sebelum rusak, dan bergerak bersama sebelum bencana meluas. (Pk)
