Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan menjadi pijakan memperkuat kualitas layanan publik dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui proses evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kinerja serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Ruang Rapat Bapperida Tala, Senin (8/6/2026).
Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 telah diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Berbagai capaian yang diraih, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam pembangunan.
Ia mengapresiasi kontribusi seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, hingga partisipasi aktif masyarakat yang turut mendorong kemajuan daerah.
Meski demikian, Ismail menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Karena itu, evaluasi menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah.
“Kami menyadari masih ada ruang yang harus terus diperbaiki. Karena itu, masukan, koreksi, serta rekomendasi dari tim evaluator sangat dibutuhkan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti proses evaluasi dengan serius, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Setiap data, dokumen, maupun penjelasan yang disampaikan harus akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, orientasi evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada perolehan nilai atau peringkat semata. Lebih dari itu, hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan program, pengendalian, hingga pelaporan kinerja pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik tidak hanya tercermin dari angka-angka dalam laporan. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ismail Fahmi menyampaikan apresiasi kepada Tim Desk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Kalimantan Selatan atas bimbingan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut.
Ia berharap seluruh rangkaian evaluasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang semakin maju di Bumi Tuntung Pandang. (MN)
