Forum nasional di Jakarta menjadi momentum memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa desa yang profesional dan antikorupsi.
JAKARTA, POSTKalimantan – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas terus digaungkan pemerintah pusat bersama daerah. Hal itu tercermin dalam kegiatan Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, turut hadir dalam forum strategis tersebut bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan lembaga negara.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa desa agar berjalan lebih profesional, transparan, serta akuntabel. Penguatan tata kelola desa dinilai menjadi salah satu fondasi utama menciptakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran di tingkat desa.
Forum nasional itu dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, hingga para kepala daerah dan kepala desa piloting kematangan PBJ desa dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun pemerintahan desa yang bersih. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan terus memperkuat implementasi Program Desa Antikorupsi di berbagai daerah.
Program yang berjalan sejak 2021 itu difokuskan pada penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.
Hingga 2025, tercatat sebanyak 235 desa antikorupsi telah terbentuk di Indonesia sebagai bagian dari perluasan program nasional tersebut. Kehadiran program ini diharapkan mampu membangun budaya pemerintahan desa yang menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan kolaborasi model octahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, hingga berbagai unsur lainnya agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.
Kehadiran Bupati Tanah Laut dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap penguatan tata kelola desa yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (MN)
