DPRD Tala Sambut Kehadiran Koperasi Merah Putih, Giyarti: Peluang Besar bagi UMKM Desa

Peresmian nasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

PELAIHARI, POSTKalimantan – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif di Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Anggota DPRD Tala, Giyarti, turut mengikuti peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).

Peluncuran dipusatkan di Kabupaten Nganjuk dan diikuti secara virtual dari Gerai KDMP Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang. Dalam kesempatan tersebut, Giyarti hadir mewakili Ketua DPRD Tala bersama Wakil Bupati Tanah Laut H Muhammad Zazuli, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pemerintah daerah.

Menurut Giyarti, kehadiran KDMP menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Program tersebut dinilai mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi digital sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berkembang.

“KDMP merupakan koperasi berbasis digital yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta membantu pengembangan UMKM di desa,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Politisi Partai NasDem itu menilai koperasi tidak lagi sekadar menjadi wadah simpan pinjam atau aktivitas ekonomi konvensional. Lebih dari itu, koperasi dapat berperan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan potensi lokal, memperkuat usaha masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan pemerintah, tetapi juga bergantung pada kualitas tata kelola organisasi di tingkat desa.

Karena itu, Giyarti mengingatkan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan komitmen pengurus dalam menjalankan program secara berkelanjutan,” katanya.

Selain pengelolaan yang profesional, ia juga mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk terus memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi. Pendampingan tersebut mencakup pelatihan manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan, hingga akses terhadap permodalan.

Menurutnya, langkah itu penting agar keberadaan KDMP tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang aktif, produktif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Harapannya, KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat akar rumput. (MN)