DPRD Tala Pasang Badan, Jagung Disiapkan Jadi Mesin Baru Ekonomi Daerah

Legislator Tala Dorong Akselerasi Sentra Jagung demi Ketahanan Pangan dan Industri Nasional.

PELAIHARI, POSTKalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan keseriusannya mengawal percepatan pengembangan komoditas jagung sebagai motor penggerak ekonomi daerah berbasis pertanian.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Tala, Hj Endang Isnawangsih saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Tanah Laut sebagai Sentra Jagung Kalimantan Selatan menuju Indonesia Emas 2045 di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Jumat (20/2/2026).

Forum strategis itu dipimpin Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan dan turut dihadiri Kapolres Tala Ricky Boy Siallagan.

Dalam paparannya, Hj Endang menilai jagung kini bukan lagi sekadar komoditas pertanian biasa. Menurutnya, jagung memiliki posisi vital dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menopang industri pakan ternak yang terus berkembang.

Apalagi, Kabupaten Tanah Laut selama ini dikenal sebagai salah satu daerah sentra jagung di Kalimantan Selatan, didukung keberadaan industri pakan ternak berskala besar di Kecamatan Bati-Bati.

“Potensi ini tidak boleh dikelola secara biasa-biasa saja. Harus ada arah yang jelas, penguatan kebijakan, dan pengawalan nyata hingga ke tingkat petani,” tegas politisi PKB tersebut.

Ia menekankan, DPRD tidak hanya hadir dalam fungsi formal penganggaran dan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi program benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Dalam forum itu, Hj Endang membeberkan empat langkah strategis untuk mempercepat pengembangan jagung di Tala. Mulai dari peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Selain itu, penguatan peran penyuluh pertanian juga dinilai menjadi kunci utama dalam mendampingi petani menghadapi tantangan budidaya dan pasar.

Tak hanya itu, ia juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan aparat keamanan, guna menjaga stabilitas distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya.

Langkah berikutnya adalah memperkuat hilirisasi dan pola kemitraan agar hasil panen jagung tidak hanya berhenti sebagai komoditas mentah, melainkan memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

“Keberhasilan sentra jagung tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Ini membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, DPRD, aparat, swasta, dan tentu para petani,” ujarnya.

Menurutnya, hasil FGD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu melahirkan kebijakan konkret dan langkah implementatif demi menjadikan Tanah Laut sebagai sentra jagung berdaya saing tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045. (MN)