Banggar DPRD bersama TAPD membahas sinkronisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna memastikan APBD selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Tanah Laut.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Pembahasan anggaran daerah menjadi salah satu agenda penting dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (22/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tanah Laut tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanah Laut dan dihadiri pimpinan serta anggota Banggar, perwakilan TAPD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bapperida, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Pertemuan ini menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran daerah dengan menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Keselarasan ketiga komponen tersebut dinilai penting agar perencanaan keuangan daerah dapat mendukung program pembangunan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam pembahasan, Banggar DPRD menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penentuan alokasi belanja juga perlu mempertimbangkan skala prioritas, sehingga program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja wajib, serta program strategis pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan bersama. Penyelarasan pandangan antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
Pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan maupun belanja, tetapi juga menyangkut bagaimana sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui rapat kerja tersebut, Banggar DPRD dan TAPD diharapkan dapat membangun kesepahaman dalam merumuskan kebijakan anggaran yang terukur, berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sinergi kedua pihak menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan perencanaan yang matang dan penentuan prioritas yang tepat, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. (MN)
