Evaluasi triwulan pertama menyoroti rendahnya serapan anggaran, pengembangan kawasan industri, hingga keterbatasan program pelatihan kerja dan pembinaan IKM.
PELAIHARI, POSTKalimantan – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala guna mengevaluasi pelaksanaan program serta realisasi anggaran triwulan pertama tahun 2026.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai target dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan industri.
Anggota Komisi III DPRD Tala, H. Arkani menegaskan evaluasi rutin diperlukan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang tepat dan penggunaan anggaran berlangsung efektif.
“Evaluasi ini penting agar seluruh program benar-benar tepat sasaran serta penggunaan anggaran bisa memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap, Disnakerind Tala pada tahun 2026 mengelola total anggaran sebesar Rp23,87 miliar. Nilai itu terdiri dari pagu utama sebesar Rp20,78 miliar serta tambahan anggaran UPT Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp3,08 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai bidang strategis, mulai dari kesekretariatan, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (P2TK), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK), Bidang Perindustrian, hingga operasional UPT BLK.
Namun hingga akhir triwulan pertama, realisasi serapan anggaran masih berada di kisaran 5 persen. Rendahnya capaian itu disebut karena sebagian besar program masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan teknis.
Meski demikian, terdapat program yang dinilai cukup progresif, yakni jaminan sosial ketenagakerjaan pada Bidang HIJSTK. Dari total pagu Rp5,22 miliar, sekitar Rp5,15 miliar telah direalisasikan untuk perlindungan 25 ribu pekerja di Tanah Laut.
Di sisi lain, sektor perindustrian masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran imbas kebijakan efisiensi. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya dukungan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), yang saat ini baru sebatas memperoleh pelatihan tanpa bantuan alat maupun mesin produksi.
Menurut Arkani, masih banyak pelaku IKM yang terkendala persyaratan administratif, seperti belum memiliki akta pendirian usaha. Karena itu, DPRD mendorong adanya dukungan anggaran untuk sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha lebih mudah mengakses hibah daerah.
“Pembinaan administrasi bagi IKM sangat penting agar mereka dapat berkembang dan memperoleh dukungan program pemerintah,” jelasnya.
Rapat kerja itu juga menyoroti perkembangan Kawasan Industri Jorong yang dikelola PT WPR. Kawasan industri dengan luas hampir 1.000 hektare tersebut mulai menunjukkan perkembangan dengan masuknya sejumlah tenant baru. Namun, persoalan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan air bersih, masih menjadi tantangan utama.
Selain itu, UPT BLK Tala juga menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun ini. BLK belum dapat memberikan hibah peralatan kepada peserta pelatihan, bahkan target sebanyak 496 peserta diperkirakan belum bisa tercapai secara optimal.
Komisi III DPRD Tala pun meminta kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 agar program-program strategis dapat berjalan lebih maksimal.
“Kami berharap perencanaan program disusun lebih matang, realistis, sistematis, serta memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga capaian program bisa terukur,” tegas Arkani.
Sementara dari sisi pendapatan daerah, Disnakerind Tala mencatat realisasi sekitar 40 persen dari target Rp73,25 juta. Pendapatan itu berasal dari sewa aula BLK serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Melalui evaluasi tersebut, Komisi III DPRD Tala berharap seluruh program Disnakerind dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja, penguatan industri daerah, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. (MN)
