Bupati Dorong SDM Desa Naik Kelas, BPD Diminta Aktif Kawal Pembangunan
PELAIHARI, POSTKALIMANTAN.com – Penguatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Tanah Laut tak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tanah Laut, Gunarso, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki keberanian dan pemahaman yang kuat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.
Hal itu disampaikannya menyusul kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa se-Kabupaten Tanah Laut yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Sebanyak 129 kepala desa mengikuti agenda tersebut dengan fokus pada penguatan tata kelola birokrasi desa, manajerial pemerintahan, hingga pengawasan yang akuntabel.
Menurut Gunarso, keberadaan BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa, melainkan mitra sejajar kepala desa yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga arah pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“BPD harus berani menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana arahan Bupati. Posisi BPD itu setara dengan pemerintah desa, sehingga harus ada keseimbangan agar pengawasan berjalan maksimal,” ujarnya saat ditemui di Kantin Pemda Tala, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program pembangunan daerah dapat dipahami secara merata hingga ke tingkat desa. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan program diyakini akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Gunarso juga mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antara pemerintah desa dan BPD. Sebab, ketimpangan pemahaman dinilai dapat menghambat implementasi program strategis daerah di lapangan.
“Bupati menginginkan pemerintah desa dan BPD itu sejalan. Jangan sampai ada ketimpangan pengetahuan, karena kalau pemahamannya kurang, program pembangunan bisa tidak tersampaikan dengan baik atau bahkan tidak tercapai,” jelasnya.
Ia menyambut positif dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pembekalan dari tenaga pengajar dan dosen berpengalaman IPDN. Menurutnya, langkah tersebut menjadi investasi penting dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih profesional dan transparan.
Dengan bekal pengetahuan yang lebih matang, Gunarso optimistis fungsi pengawasan BPD akan semakin kuat dan mampu menjadi pengimbang yang konstruktif dalam pembangunan desa.
“Ini sangat baik untuk peningkatan SDM desa. Setelah mengikuti Bimtek, teman-teman jadi lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. Karena didukung penuh oleh Bupati, maka kita juga harus terus belajar dan berani melakukan pengawasan,” pungkasnya. (MN)
